Wakapolda Bali Hadiri LKO Kogabwilhan II 2026, Tegaskan Sinergi TNI-Polri Hadapi Potensi Bencana

DENPASAR – Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana membutuhkan koordinasi yang kuat, respons cepat, serta keterpaduan seluruh unsur pemerintah dan aparat di lapangan. Komitmen tersebut diperkuat melalui pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Kogabwilhan II Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Bali, Sabtu (8/8/2026).

Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K., M.S.I., bersama jajaran TNI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta instansi terkait hadir sekaligus meninjau pelaksanaan manuver latihan yang berlangsung di Pantai Mertasari, Sanur, dan Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.

Bacaan Lainnya

Kegiatan ini menjadi sarana untuk menguji sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan operasional berbagai unsur dalam menghadapi situasi darurat, khususnya potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Latihan juga menguji mekanisme koordinasi, komunikasi, pengerahan personel hingga pelayanan terhadap masyarakat agar dapat dilakukan secara cepat, tepat, terukur dan terpadu.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Bali menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Menurutnya, diperlukan kekompakan dan koordinasi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, Forkopimda, instansi terkait serta seluruh elemen masyarakat.

> “Kesiapsiagaan harus dibangun bersama. Yang paling utama adalah bagaimana seluruh unsur mampu bergerak cepat, berkoordinasi dengan baik dan memberikan perlindungan serta pelayanan terbaik kepada masyarakat ketika terjadi bencana,” tegas Wakapolda Bali.

Ia juga menekankan pentingnya latihan secara berkala sebagai upaya memastikan setiap personel memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan demikian, ketika menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya, tidak terjadi hambatan dalam komunikasi maupun pengerahan kekuatan.

“Latihan seperti ini menjadi evaluasi sekaligus kesiapan kita. Jangan sampai ketika terjadi bencana baru kita mencari pola koordinasi. Semua harus sudah memahami apa yang harus dilakukan, siapa berbuat apa, dan bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, berbagai unsur yang terlibat menunjukkan kesiapan menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing. Sinergi antarlembaga menjadi salah satu aspek penting yang diuji karena penanganan bencana membutuhkan keterlibatan banyak pihak secara bersamaan.

Bali sebagai daerah dengan mobilitas masyarakat dan wisatawan yang tinggi membutuhkan sistem kesiapsiagaan yang kuat. Karena itu, pelaksanaan LKO Kogabwilhan II memiliki arti strategis dalam membangun pola koordinasi yang efektif apabila terjadi kondisi darurat.

Melalui simulasi tersebut, personel tidak hanya dituntut memahami prosedur penanganan keadaan darurat, tetapi juga mampu membangun komunikasi dan koordinasi antarsatuan serta instansi. Kecepatan pengambilan keputusan dan ketepatan distribusi bantuan menjadi bagian penting untuk meminimalkan risiko serta memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.

Selain aspek operasional, nuansa kemanusiaan turut mewarnai kegiatan. Kepedulian kepada masyarakat diwujudkan melalui penyerahan bantuan paket sembako serta kegiatan makan bersama masyarakat yang berperan sebagai pengungsi dalam simulasi penanganan bencana.

Kegiatan tersebut menggambarkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada proses evakuasi dan pengamanan. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pendampingan hingga pelayanan terhadap warga terdampak juga menjadi bagian penting dalam operasi kemanusiaan.

Wakapolda Bali bersama jajaran TNI, Forkopimda dan instansi terkait juga menjadikan latihan ini sebagai momentum untuk mengevaluasi kesiapan personel, pola komunikasi, sarana pendukung serta prosedur penanganan di lapangan.

Sinergitas TNI-Polri, pemerintah daerah, Forkopimda dan seluruh instansi terkait menjadi fondasi penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh.

Melalui LKO Kogabwilhan II T.A. 2026, seluruh unsur kembali menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan sekadar kemampuan menghadapi keadaan darurat, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.

“Intinya, keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Kita ingin memastikan seluruh unsur siap bergerak bersama, cepat dan tepat ketika menghadapi situasi darurat,” pungkas Wakapolda Bali.

Yadon.

Pos terkait